oleh

Selamatkan Lahan Produktif dari Alih Fungsi Lahan

Basurek.com, Jakarta – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memperkirakan, petani sudah tidak ada pada 2063.

Hal itu karena profesi petani terus menurut dari tahun ke tahun. Dari data yang diperoleh, sejak tahun 1976 rasio pekerja Indonesia di sektor pertanian mencapai 65,8% dari total jumlah pekerja. Namun, jumlahnya di 2019 tinggal 28%.

Plt Direktur Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas Mia Amalia mengatakan, apabila hal itu terus berlanjut maka tahun 2063, petani sudah habis.

“Apabila kita menggunakan tren ini dalam perhitungan linear, tentu saja hasilnya cukup mencengangkan, mungkin di 2063 tidak ada lagi yang berprofesi sebagai petani seperti yang kita kenal. Mudah-mudahan hal ini bisa kita lawan,” kata Mia, Rabu (24/3/2021).

Menurutnya, berkurangnya jumlah pekerja sektor pertanian, juga disebabkan makin menyusutnya lahan pertanian. Gelombang urbanisasi mempercepat alih fungsi lahan menjadi hunian di perkotaan.

Dalam waktu 6 tahun saja, lahan pertanian sudah menyusut 300.000 hektar. Yaitu dari 7,75 juta hektar di 2013, menjadi 7,45 juta hektar di 2019.

Penyusutan itu diperkirakan akan semakin cepat terjadi. Lantaran pada 2045, penduduk yang tinggal di perkotaan diperkirakan mencapai 67,1% atau 68,3 juta orang.

Menurut Mia, pekerja di sektor pertanian sudah beralih ke sektor lainnya. Terlihat dari pekerja sektor jasa, yang pada 1976 hanya 23,57% menjadi 48,91% di 2019. Pekerja di sektor industri juga meningkat. Dari hanya 8,86% di 1976, menjadi 22,45% di 2019.

“Itu setara dengan populasi penduduk Thailand di 2017,” tambah Mia.

Stop Alih Fungsi Lahan

Senator Muda Indonesia asal Provinsi Bengkulu Hj Riri Damayanti John Latief meminta Pemerintah untuk lebih memperhatikan dan menekan perizinan untuk pembangunan perumahan komersil diatas lahan pertanian produktif.

“Tentunya kami miris, lahan pertanian produktif semakin menyempit karena alih fungsi lahan menjadi bangunan komersil, persoalan ini harus disikapi pihak Pemerintah,” ungkap Riri Damayanti

Ketua Bidang Tenaga Kerja, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga BPD HIPMI Provinsi Bengkulu ini juga meminta, pemerintah semestinya lebih selektif memberikan perizinan untuk bangunan komersil sehingga tidak menghilangkan lahan pertanian produktif.

“Saya harap pemerintah daerah untuk meningkatkan komitmen mencegah alih fungsi lahan pertanian yang sampai saat ini masih terjadi,” harap Riri Damayanti.

Diketahui, sesuai regulasi telah terbit Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dijelaskan mengenai pentingnya perlindungan lahan pertanian di daerah sebagai lahan abadi yang tidak boleh beralih fungsi ke kepentingan apapun.

“Konversi lahan ini berpotensi mempengaruhi produksi padi nasional dan mengancam ketahanan pangan nasional,” kata Riri Damayanti. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed