oleh

BBM Non Subsidi Naik, Ini Daftar Harganya

Basurek.com, Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu telah resmi menaikkan bahan bakar minyak non subsidi. Hal itu, disampaikan Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, Yuliswani saat Konfrensi pers di Media Center Kantor Gubernur Bengkulu, (4/1/2021) siang. Ia mengatakan, bahwa Perda 11 tahun 2019 tentang penetapan tarif PBBKB dikeluarkan pada 31 Desember 2019 lalu.

“Perda ini adalah perubahan dari Perda no 2 tahun 2011, merupakan rekomendasi dari tim BPK yang memeriksa tentang kinerja pendapatan Pemprov Bengkulu,” kata Yuliswani, Senin (4/1/2021) siang.

Ia melanjutkan, sebelum menerbitkan perda tentang kenaikan pajak bahan bakar itu, tentu pihaknya telah melaksanakan tahapan-tahapannya. Oleh karena itu, pembahasan alot bersama DPRD Provinsi Bengkulu menghasilkan kesepakatan mengenai kenaikan harga pajak itu setahun kemudian, yaitu 31 Desember 2020.

“Perlu diketahui, sebelum diberlakukannya perda ini, tarif PBBKB di Bengkulu terendah se-Sumatera. Inilah temuan BPK sebenarnya Pemprov Bengkulu bisa menaikkan atau merubah tarif pajak sesuai peraturan terbaru,” ungkap Yuliswani.

Menurut Yuliswani, dalam pemberlakuan Perda itu tentu pihaknya memerlukan waktu untuk bersosialisasi. Lantas itu, selama kurun waktu 2020 pihaknya memilih untuk melakukan sosialisasi kenaikan pajak itu terlebih dahulu.

“Dalam rekomendasi BPK disampaikan, pertama kita harus mengoptimalisasikan sumber-sumber pendapatan daerah, salah satunya mengenai PBBKB ini. Kedua, untuk melindungi ketersediaan BBM,” tuturnya.

Satu sisi, pemberlakukan kenaikkan tarif bahan bakar ini tampak beresiko tinggi, lantaran kondisi perekonomian masyarakat Bengkulu di tengah masa pandemi ini, masih tergolong lemah. Seperti diketahui, saat ini menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan Provinsi Bengkulu bengkulu meroket.

Namun sayang, Pemprov tidak bisa memberi kebijakan mengenai evaluasi kembali terhadap perda tersebut. Sebab, pemerintah hanya melaksanakan tindak dari rekomendasi BPK tersebut.

“Kalau tidak ada aturan yang lebih tinggi, tidak ada perubahan kenapa harus kita pertahankan. Kan, tidak boleh juga,” pungkas Yuliswani.

Ditempat berbeda, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi menyebutkan sebenarnya harga BBM di seluruh Indonesia satu kesatuan harga. Akan tetapi, dalam perundang-undangan yang berlaku daerah diberikan ruang untuk meningkatkan PPBKB.

“Maksimal sepuluh persen dari harga berlaku. Selama ini, kita sudah ada kenaikan dibanding daerah lain, yaitu lima persen,” ucapnya.

Menurut Sumardi, pemberlakuan perda saat ini hanya bersifat penyesuaian terhadap harga BBM tersebut. Serta, hal itu juga merupakan kebijakan antara eksekutive dan legislatif pada tahun 2019 lalu.

“Itu perda, nanti kita lihat situasi kondisi. Dalan suasana ini memang kurang pas, tapi apapun yang terjadi itu berdasarkan peraturan daerah,” tutup Sumardi.

Sekedar mengingatkan, BBM yang mengalami kenaikan diantaranya adalah berjenis pertalite, dari tarif Rp 7650, menjadi Rp 8000. Kemudian pertamax, dari harga Rp 9000 naik menjadi Rp 9400 dan Turbo, dari angka Rp 9850 meroket ke angka Rp 10.250.

Serta BBM berjenis Dex, dari seharga Rp 10.200 naik menjadi Rp 10.600 dan Dexlite yang sebelumnya, berharga Rp 9500 menjadi Rp Rp 9900. Terakhir, berjenis Solar NPSO Rp 9400 naik menjadi Rp 9800. [M2]

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed