oleh

Terkait Tahanan yang Meninggal, Ini Kata KontraS

Basurek.com, Bengkulu – Terkait meninggalnya Sahbudin bin Japarudin warga Desa Batu Raja Rejang, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara pada 8 – 9 Desember 2020 lalu yang diduga ada dugaan praktik-praktik penyiksaan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Arif Nur Fikri pada Senin (4/12/2020).

“Pada tanggal 8 Desember 2020, terjadi penangkapan terhadap korban atas dugaan tindak pidana penyerangan terhadap anggota kepolisian, korban ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Kerkap, yang kemudian korban diserahkan ke Polres Bengkulu Utara. Berdasarkan informasi yang kami terima pada saat dilakukan penangkapan terhadap korban, korban dalam kondisi sehat,” ungkapnya.

Namun, pada tanggal 9 Desember 2020, sekitar pukul 09.00 Wib, pihak keluarga justru mendapatkan informasi bahwa korban berada di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dan dalam kondisi telah meninggal dunia.

Bahwa pada malam harinya, lanjutnya, setelah dilakukan proses otopsi terhadap korban, pihak kepolisian meminta agar korban langsung dimakamkan tanpa harus dibawa ke rumah duka, namun permintaan tersebut ditolak oleh pihak keluarga korban.

“Setelah korban dibawa oleh pihak keluarga ke kediaman korban, pihak keluarga melihat kondisi, di mana diketahui kondisi korban dalam kondisi memar dan penuh dengan luka-luka,” jelasnya.

“Bersamaan pada 9 Desember 2020 itu, beredar video dengan durasi sekitar 30 (tiga puluh detik), yang diduga merupakan korban mengalami praktik penyiksaan, mengingat dalam video tersebut terlihat yang diduga korban disiksa dengan cara ditendang dan diancam akan ditembak, selain itu terlihat luka-luka lebam dan memar,” lanjutnya.

Atas peristiwa tersebut, ungkapnya, pihak keluarga melaporkan peristiwa itu ke Polda Bengkulu pada tanggal 22 Desember 2020. Namun, hingga saat ini baik pendamping korban maupun keluarga korban belum mendapatkan informasi terkait dengan perkembangan dan tindak lanjut laporan korban.

“Kami menilai telah terjadi dugaan pelanggaran baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan internal di kepolisian terkait dugaan tindak penyiksaan yang dialami oleh korban, adapun pelanggaran terkait dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan internal,” jelasnya.

Adapun yang melanggar menurut KontraS, antara lain:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Kovenan Hak Sipil dan Politik “Tidak seorangpun dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, Pada khususnya, tidak seorangpun dapat dijadikan objek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas (tanpa paksaan)”. Didasari ketentuan tersebut, setiap orang tidak boleh dalam keadaan apapun dilakukan tindakan penyiksaan dan/atau perlakuan yang tidak manusiawi lainnya.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “Barang Siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Oleh karena tindakan penyiksaan merupakan suatu tindakan kriminal atau kejahatan, terlebih lagi dalam kasus ini korban meninggal dunia, sudah selayaknya aparat kepolisian yang diduga melakukan tindakan penyiksaan berujung kematian tersebut dapat diproses dan diadili secara pidana.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia “Sesuai dengan prinsip menghargai dan menghormati HAM, setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas atau dalam kehidupan sehari-hari wajib untuk menerapkan perlindungan dan penghargaan HAM” prinsip-prinsip tersebut tidak dijalankan oleh anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap korban sebab adanya dugaan penyiksaan berujung pada kematian yang dialami Sdr. Sahbudin Bin Japarudin.

Untuk itu, KontraS mendesak Irjen Pol Teguh Sarwono selaku Kapolda Bengkulu untuk segera melakukan penyelidikan/penyidikan dan memproses para terduga pelaku melalui mekanisme peradilan pidana.

“Tidak terkecuali, terhadap atasan Polisi yang juga harus bertanggung jawab terkait tragedi ini. selain itu kami juga mendorong agar proses tersebut dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan memberikan informasi perkembangan atas meninggalnya korban terhadap pihak keluarga, mengingat pihak keluarga telah melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian,” demikian Arif Nur Fikri. [MM]

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed