oleh

Soal Konflik Nelayan, Dewan Minta Pemprov Tegas

Basurek.com, Bengkulu – Konflik nelayan trawl dan tradisional pada Jumat (25/12/2020) lalu mengakibatkan beberapa orang terluka. Konflik berawal masalah wilayah tangkap ikan tersebut bukan hanya terjadi sekali, namun sudah berulang terjadi.

Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Andaru Pranata, SE, turut menyesalkan konflik nelayan yang tak kunjung usai, bahkan hingga menyebabkan korban berjatuhan.

“Konflik ini sudah sering terjadi, tidak hanya menimpa nelayan di Kabupaten BU tapi juga nelayan di Kota Bengkulu,” ujarnya, Rabu (30/12/2020).

Andaru menilai, konflik tersebut berawal masalah tangkap ikan, yang sebenarnya sudah diatur oleh Kementerian. Untuk itu, sebagai pemegang otoritas, Pemerintah Provinsi Bengkulu diminta berperan aktif dalam meminimalisir konflik nelayan tersebut.

“Pemprov selaku pemegang otoritas, harus bisa berperan aktif meminimalisir konflik antara nelayan tradisional dengan kapal trawl, sesuai yang diatur pada UU 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah bahwa wewenang laut dari jarak 0-12 mill adalah wewenang Pemprov,” ujarnya.

Larangan terhadap penggunaan alat trawl atau kerap disebut dengan pukat harimau, telah diatur dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat tangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan RI.

Menurutnya, melalui aturan tersebut Pemerintah ingin mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan yang bertanggungjawab, optimal dan berkelanjutan serta mengurangi konflik pemanfaatan sumber daya ikan.

“Kehadiran alat tangkap ikan berupa trawl tidak hanya kerap merugikan nelayan tradisional tapi juga dapat merusak ekosistem biota laut. Pasalnya, ketika alat tangkap trawl itu bekerja, seluruh benda dalam laut akan terangkut,” tegasnya.

“Kedepan harus ada langkah konkret, saya lihat sampai hari ini, belum ada langkah tegas dan kontinue yang dapat dilakukan oleh Pemprov melalui perannya dalam mengatasi konflik nelayan ini,” tegasnya.

Selain itu tindakan preventif, ungkapnya, sosialisasi dan upaya komunikasi intensif ke Kementerian KKP dan pihak otoritas terkait lainnya juga harus segera dilakukan.

“Yang paling penting pihak terkait juga harus komit dalam melaksanakan peran pengawasan serta penindakan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Selebihnya, perhatian dan dan pembinaan kepada nelayan tradisional harus tetap dimaksimalkan supaya ekonomi mereka tetap terjamin,” ungkapnya. [M2]

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed